Pengeksporan Kayu dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Sebelum kita masuk dalam bahasan pokok mengenai Ekspor Kayu, saya akan menjabarkan terlebih dahulu pengertian, ruang lingkup, tujuan, manfaat SVLK untuk Negara serta perbedaan antara Indikator Sertifikasi LEI dan SVLK dll. Untuk lebih lanjutnya kita langsung saja memulai pembahasannya.
1. Pengertian Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.
Sistem verifikasi legalitas kayu diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Para petani dari hutan rakyat dan masyarakat adat dapat menaikkan posisi tawar dan tidak perlu risau hasil kayunya diragukan keabsahannya ketika mengangkut kayu untuk dijual. Para produsen mebel yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri. Keberadaaan SVLK telah mendapat dukungan luas baik dari pihak pemerintah, swasta, asosiasi pengusaha kehutanan, perwakilan masyarakat adat, LSM kehutanan dan masyarakat adat, dan para perwakilan institusi pendidikan terkemuka di Indonesia, seperti IPB dan UGM.

2. Ruang Lingkup Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Proses pemeriksaan SVLK meliputi pemeriksaan keabsahan asal usul kayu dari awal hingga akhir. Mulai dari pemeriksaan izin usaha pemanfaatan, tanda-tanda identitas pada kayu dan dokumen yang menyertai kayu dari proses penebangan, pengangkutan dari hutan ke tempat produksi kayu, proses pengolahan hingga proses pengepakan dan pengapalan. SVLK efektif diterapkan di seluruh tipe pengelolaan hutan di Indonesia : hutan alam produksi, hutan tanaman, hutan rakyat (hutan milik) maupun hutan adat. Baik yang berbasis unit manajemen maupun yang tidak berbasis unit manajemen (pemegang izin pemanfaatan kayu). Standar legalitas SVLK diterapkan di :

1. Hutan negara yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Swasta, termasuk di dalamnya pemegang IUPHHK Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman.
2. Hutan negara yang dikelola masyarakat, termasuk di dalamnya : hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat (HTR).
3. Hutan negara yang tidak berbasis Unit Manajemen, termasuk di dalamnya pemegang Izin Pemanfaatan Kayu.
4. Hutan Hak/hutan rakyat/hutan milik dan areal non hutan.

3. Tujuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Tujuan adanya Sistem Verfikasi Legalitas Kayu (SVLK) antara lain :

1. Membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar.
2. Memperbaiki tata kepemerintahan (governance) kehutanan Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia.
3. Menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia.
4. Menghilangkan wilayah abu-abu yang terbukti telah memunculkan ekonomi biaya tinggi dan mendorong munculnya pembalakan liar.
5. Mereduksi praktek pembalakan liar.

4. Manfaat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Manfaan dari Sistem Vertifikasi Legalitas Kayu (SVLK) antara lain :

a. SVLK memberi kepastian bagi pasar di Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara tetangga bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi oleh Indonesia merupakan produk yang legal dan berasal dari sumber yang legal.
b. Memperbaiki administrasi tata usaha kayu hutan secara efektif.
c. Menghilangkan ekonomi biaya tinggi.
d. Pembinaan secara intensif oleh pemerintah.
e. Peluang untuk terbebas dari pemeriksaanpemeriksaan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

SVLK dapat diterapkan mulai dari sumber asal kayu yang berada di hutan hingga industri pengolahan kayu yang siap untuk mencapai sifat standar. Baik industri hulu maupun industri hilir. SVLK diterapkan untuk memastikan legalitas kayu yang berada di hutan negara baik yang berbasis unit manajemen maupun pemegang izin pemanfaatan kayu, di hutan hak sampai di areal non hutan. SVLK juga meliputi pemeriksaan untuk pengangkutan di darat sampai pengapalan, pengolahan dan perdagangan kayu. SVLK diterapkan secara mandatory atau yang sering kita kenal dengan mandor untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas legalitas kayu dari Indonesia. Namun bagi unit manajemen yang telah mendapatkan sertifikasi. Implementasi SVLK bersifat voluntary, karena unit manajemen telah memenuhi aspek keterlacakan asal usul kayu dan legalitas, bahkan lebih dari itu telah memenuhi asas kelestarian hutan.
SVLK dilakukan secara wajib oleh Departemen Kehutanan. Pada tahun pertama pelaksanaannya SVLK, biaya verifikasi merupakan merupakan beban Departemen Kehutanan. Unit manajemen yang lulus verifikasi mendapatkan Lisensi Legalitas. Lisensi Legalitas hanya diberikan pada unit manajemen yang memenuhi semua indikator fullcompliance. Lisensi Legalitas dikeluarkan oleh Komisi Lisensi yang berlaku selama 4 tahun dengan masa penilikan sekali dalam 2 tahun. Setelah 4 tahun unit manajemen kembali menempuh verifikasi untuk tetap menjamin legalitas kayu yang diproduksi. Unit manajemen yang belum dapat memenuhi indikator SVLK akan diverifikasi kembali oleh Lembaga Verifikasi setelah menyatakan kesiapannya tidak melebihi dari 6 bulan.

5. Indikator Sertifikasi LEI dan SVLK

Ini adalah tabel yang membandingkan antara LEI dan SVLK :

Begitu jelas perbedaan sertifikasi antara LEI dan SVLK, sertifikasi SVLK lebih tidak merugikan petani hutan ataupun merugikan adat. Bahkan Negara dan Masyarakat sama-sama saling menguntungkan tanpa merugikan pihak yang lain, mempunyai program kerja yang jelas dan menanam hutan kembali untuk kelestarian hutan yang telah diambil kayunya.

6. Prosedur Pengiriman Kayu yang Siap DiEkspor

Ada beberapa prosedur untuk mengekspor barang secara legal yang dapat diterima disuatu Negara lain. Bahkan barang yang akan diekspor keluar Negeri, suatu perusahaan harus mempunyai suatu peluang bisnis ekspor diNegara tujuan.
Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dipenuhi sebelum mengekspor barang :
1. Mencari tahu terlebih dahulu apakah kayu yang akan diekspor tersebut apakah termasuk barang yang dilarang untuk di ekspor, diperbolehkan untuk diekspor tetapi dengan pembatasan, atau barang yang bebas diekspor (Menurut undang-undang dan peraturan di Indonesia). Untuk mengetahui barang yang bisa diekspor dapat dilihat di http://www.insw.go.id
2. Memastikan pula apakah kayu kita diperbolehkan untuk masuk ke negara tujuan ekspor.
3. Jika kita sudah mendapatkan pembeli (buyer), menentukan sistem pembayaran, menentukan quantity dan spek barang, dll, maka selanjutnya kita mempersiapkan barang yang akan kita ekspor dan dokumen-dokumennya sesuai kesepakatan dengan buyer.
4. Melakukan pemberitahuan pabean kepada pemerintah (Bea Cukai) dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta dokumen pelengkapnya.
5. Setelah eksportasi kayu sudah disetujui oleh Bea Cukai, maka akan diterbitkan dokumen NPE (Nota Persetujuan Ekspor). Dan jika sudah terbit NPE, maka secara hukum barang (kayu) sudah dapat dianggap sebagai barang ekspor.
6. Melakukan stuffing dan mengapalkan kayu menggunakan moda transportasi udara (air cargo), laut (sea cargo), atau darat.
7. Mengasuransikan kayu yang diekspor / kargo jika menggunakan mode pengiriman term CIF.
8. Mengambil hasil pembayaran melalui Bank (Jika menggunakan LC atau pembayaran di akhir)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s